Pemerintah Dinilai Makin Hobi Ngutang
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Pemerintah dinilai makin suka berutang dengan kedok untuk menutup defisit anggaran guna membiayai pembangunan, namun nyatanya utang-utang yang diambil pemerintah tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan yang produktif.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta dalam pesan singkatnya, Sabtu (23/1/2010).
"Pemerintah makin hobi berutang dengan kedok peristilahan defisit APBN. Defisit APBN 2009 lalu diproyeksikan 2,4% atau sebesar Rp 129,8 triliun. Untuk menutupi pembiayaan maka ditutup melalui penerbitan surat utang negara (SUN) Rp 125,2 triliun sampai dengan November 2009. Namun realisasi pemakaian hanya Rp 87,2 triliun. Artinya kita utang dan bayar bunga untuk Rp 125,2 triliun, tetapi yang dipakai untuk kegiatan produktifnya hanyalah 69,64%," tuturnya.
Arif mengatakan, kelebihan pembiayaan sebesar Rp 38 triliun yang menjadi surplus anggaran 2009 hanya akan meningkatkan rekening pemerintah di BI. Padahal dana Rp 38 triliun tersebut berasal dari utang.
"Untuk itu maka pemerintah harus menakar ulang kembali prinsip-prinsip pmbiayaan pembangunan yang ditutup dari defisit khususnya terhadap target defisit anggaran 2010 sbesar 2,2% atau Rp 128,7 triliun," kata Arif.
"Jangan utang ini kemudian dipakai sebagai eufimisme terhadap kata lain penambahan utang baru indonesia yang sampai saat ini sudah mencapai lebih kurang Rp 1.700 triliun," tutupnya.
Berita yang ada pada detikfinance.com tersebut sangat menyadarkan mata kita akan suatu pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini. Banyaknya utang yang dilakukan Indonesia ini semakin membawa Indonesia masuk ke tahap yang lebih buruk. Kondisi Indonesia pada saat ini memang terlihat mulai kembali pulih daripada kondisi Indonesia pada akhir orde baru, tetapi pada nyatanya utang pun semakin menumpuk. Pada dasarnya utang yang dilakukan pemerintah ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan dengan memperbaiki sarana yang ada, tetapi pada kenyataannya yang dapat dilihat akhir-akhir ini adalah perbaikan sarana para pejabat tinggi negara dengan mobil baru mereka yang bernilai Rp 1.3 milyar. Rakyat miskin yang semakin banyak seperti tidak menjadi perhatian utama pemerintah, bahkan sarana pendidikan pun tidak dijadikan sasaran utama di awal pemerintahan.
Tidak dipungkiri juga, bahwa untuk membawa Indonesia menjadi negara maju bukan merupakan hal yang mudah, tetapi setidaknya pembangunan untuk rakyat menjadi sasaran utama pemerintah. Hal yang merupakan pemborosan sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah dan dana yang ada digunakan untuk membenahi kehidupan rakyat.
Semoga dengan adanya tulisan-tulisan singkat dari rakyat dapat dijadikan bahan instrospeksi diri bagi petinggi pemerintahan di Indonesia..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar